(Form Pengaduan Internal)

Definisi dan Istilah

Dalam Pengaduan ini yang dimaksud dengan:

  • Pengaduan adalah proses memberikan informasi tertulis yang disampaikan Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan Pelanggaran.
  • Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
  • Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan publik, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Pelapor Pengaduan adalah pegawai/pejabat di lingkungan LPMP Kepulauan Bangka Belitung dan/atau masyarakat.
  • Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Pejabat terkait adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • Sarana Pengaduan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan.
  • Satuan Pengawasan Intern adalah unit pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan LPMP Kepulauan Bangka Belitung.
  • Unit kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan unit utama, pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Pimpinan unit kerja adalah Sekjen, Direktur, Inspektur, Kepala dan Koordinator di lingkungan Kementerian Pendididkan dan Kebudayaan.
  • Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sarana dan Mekanisme Penanganan Pengaduan

  • Setiap pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan LPMP Kepulauan Bangka Belitung wajib menyampaikan pengaduan tentang adanya dugaan Pelanggaran kepada Satuan Pengawasan Intern, dan/atau Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Menteri.
  • Satuan Pengawasan Intern, dan/atau Inspektorat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pengaduan.
  • Dalam memberikan perlindungan kepada pejabat dan/pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat, Satuan Pengawasan Intern, dan/atau Inspektorat Jenderal dapat meminta bantuan
  • kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
  • Satuan Pengawasan Intern, dan Inspektorat Jenderal dalam rangka memberikan perlindungan kepada Pengadu/ Pelapor Pelanggaran, menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pengaduan.
  • Satuan Pengawasan Intern dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pengaduan kepada Inspektorat Jenderal untuk keperluan penyidikan dan persidangan.
  • Satuan Pengawasan Intern menerima, mengelola, dan menindakianjuti Pengaduan.
  • Pengaduan disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Satuan Pengawasan Intern, dan/ atau Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Menteri.
  • Penyampaian pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi Satuan Pengawasan Intern, dan/atau Inspektorat Jenderal.
  • Penyampaian pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui:
    • surat tertulis ke alamat LPMP Kepulauan Bangka Belitung, cq. Unit Layanan Terpadu, d.a Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang 33148;
    • surat elektronik ke alamat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
    • laman ke alamat web: https://lpmpbabel.web.id;
    • Whatsapp/SMS melalui No 08117176160.
  • Penyampaian pengaduan secara langsung dan tidak langsung harus dilampiri alat bukti.
  • Pengelolaan pengaduan oleh Satuan Pengawasan Intern, dan/atau Inspektorat Jenderal dengan cara melakukan:
    • pengadministrasian Pengaduan;
    • analisis Pengaduan untuk memperoleh kejelasan suatu Pengaduan dapat ditindaklanjuti;
    • konfirmasi, klarifikasi, dan memberikan rekomendasi;
    • penyusunan laporan Pengaduan; dan
    • penyusunan tindak lanjut atas rekomendasi.
  • Rekomendasi disampaikan ke pimpinan unit kerja.
  • Dalam hal ditemukan indikasi Pelanggaran dalam pengaduan, Satuan Pengawasan Intern harus melaporkan kepada pimpinan unit kerja.
  • Pimpinan unit kerja menindaklanjuti dan menyelesaikan Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Hasil analisis pengaduan, pimpinan satuan kerja menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam hal hasil analisis pengaduan ditemukan indikasi pelanggaran berat, pimpinan satuan kerja menyampaikan kepada Inspektorat Jenderal.
  • Inspektorat Jenderal menindaklanjuti hasil analisis pengaduan yang disampaikan oleh pimpinan satuan kerja dengan melakukan pengumpulan fakta.
  • Dalam hal hasil pengumpulan fakta, tidak terbukti terjadi pelanggaran berat, pengaduan tidak dilanjutkan dan disampaikan kembali kepada pimpinan satuan kerja.
  • Dalam hal hasil pengumpulan fakta, terbukti terjadi pelanggaran berat, pengaduan dilakukan investigasi oleh Inspektorat Jenderal.
  • Inspektorat Jenderal menyusun rekomendasi berdasarkan hasil investigasi, yaitu dapat berupa:
    • Penjatuhan hukuman disiplin;
    • Pengembalian kerugian negara; dan/atau
    • Dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

(Form Pengaduan Internal)