Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah.

LPMP Kepulauan Bangka Belitung sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud mempunyai kewajiban mengawal program penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemetaan mutu merupakan program penjaminan mutu pendidikan dasar dan mengah dengan hasil keluaran (output) berupa peta mutu pendidikan dan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan.

LPMP Kepulauan Bangka Belitung melibatkan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi/kab/kota, Bappeda provinsi/kab/kota, PGRI, BAN S/M dalam penyusunan peta mutu dan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta mutu dan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan yang dihasilkan LPMP bersama dengan pemangku kepentingan lainnya merupakan produk bersama LPMP dan Daerah dan menggambarkan situasi yang sebenarnya sebagai basis dalam perencanaan pemenuhan mutu pendidikan di tingkat Provinsi/kab/kota.

LPMP Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan diseminasi pemetaan mutu pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Diseminasi pemetaan mutu pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dilaksanakan di 7 (tujuh) Kab/Kota pada tanggal 11 Juli 2018 sedangkanvuntuk jenjang pendidikan menengah dilaksanakan di LPMP Kep Bangka Belitung pada tanggal 12 – 13 Juli 2018 yang dihadiri dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi/kab/kota, Bappeda provinsi/kab/kota, PGRI, BAN S/M, pengawas sekolah, dewan pendidikan, perwakilan KKKS, KKG dan MGMP. Pada kesempatan tersebut diserahkan peta mutu pendidikan berikut rekomendasi peningkatan mutu kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan harapan hasil pemetaan mutu tersebut dapat menjadi dasar dalam perencanaan pemenuhan mutu pendidikan di tingkat Provinsi/kab/kota.