Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Unit Eselon III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan tahun 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi. LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan capaian kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam tujuan dan sasaran strategis dari rencana strategis LPMP Kepulauan Bangka Belitung

LPMP Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil peta mutu pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu 8 standar satuan pendidikan di tingkat provinsi yang menjadi tanggungjawabnya, dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Kepulauan Bangka Belitung.

Keuangan yang dialokasikan pemerintah dari APBN, LPMP Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 21.773.179.000,- (Dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan daya serap sampai Desember 2017 sebesar Rp.19.927.080.372,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 1.846.098.628,-.

Setiap semester tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPMPnKepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permeneg PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP.

LAKIP disusun sebagai media pertanggunggjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:

  1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (good governance) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
  2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
  3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  4. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya, selama kurun waktu Januari – Desember 2017 pelaksanaan program dan kegiatan, LPMP Kepulauan Bangka Belitung menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, yaitu keterlambatan juknis/pedoman kegiatan dari pusat sehingga terjadi pengunduran dan perubahan sebagian besar jadwal kegiatan mengingat terdapat beberapa kegiatan merupakan prasyarat bagi kegiatan lainnya sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Capaian sasaran strategis LPMP tersebut merupakan capaian kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 yaitu 91,52% dan kinerja ini merupakan kontribusi LPMP Kepulauan Bangka Belitung untuk menopang tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pangkalpinang, Desember 2017

LAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung